MADURA, Pojok Literasi - Aliansi Masyarakat Madura Sejahtera Darah atau MADAS Sedarah mengajukan 10 tuntutan komprehensif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tuntutan tersebut disorotkan untuk menyelamatkan industri rokok rakyat Madura agar bisa legal dan berkelanjutan.
Ketua MADAS Sedarah, Mahmud, menyampaikan tuntutan itu didasarkan pada kepentingan ekonomi makro Madura dan kesejahteraan rakyat kecil.
"Industri Rokok Madura adalah Solusi Ekonomi Negara, Bukan Kriminalitas. Rakyat Madura siap membayar pajak, siap menempelkan pita cukai, dan siap mematuhi hukum," tegas Mahmud.
Dalam surat tuntutan, MADAS Sedarah meminta Bea Cukai membentuk Satgas "Jemput Bola" Legalitas yang turun langsung ke desa-desa sentra produksi rokok. Petugas diharapkan aktif membimbing pengusaha kecil dari nol agar memenuhi regulasi.
Selain itu, MADAS juga menuntut adanya relaksasi aturan tata ruang dan luas minimum pabrik khusus UMKM. Menurut Mahmud, menyamakan syarat fisik UMKM dengan industri besar modal asing merupakan bentuk ketidakadilan sistemis.
"Proses NPPBKC dan pembelian pita cukai juga harus disederhanakan. Berikan jalur khusus yang murah, transparan, dan mudah dipahami masyarakat awam," ujarnya.
Mahmud mengecam tindakan represif terhadap warung dan pedagang eceran. Ia menilai pedagang kecil sering menjadi korban ketidaktahuan atas produk yang dipasok pihak ketiga.
"Kami menuntut skema Asistensi Pra-Penindakan. Jika ada pelanggaran administrasi, berikan surat peringatan dan edukasi dulu, bukan langsung sita barang modal yang mematikan usaha," jelasnya.
MADAS juga mendesak penegakan hukum difokuskan pada hulu, yakni pabrik gelap besar dan pemasok mesin ilegal, dengan prinsip "tajam ke atas, humanis ke bawah".
Tuntutan lain mencakup perlindungan sosial bagi ribuan buruh rokok, perluasan KIHT dengan biaya terjangkau, transparansi alokasi DBH CHT untuk izin gratis dan bantuan modal, hingga pembinaan merek dan akses pasar rokok lokal Madura.
"DBH CHT dari Madura nilainya triliunan. Harus kembali untuk membiayai rakyat Madura, mulai dari kesehatan petani dan buruh hingga alat pelinting modern," kata Mahmud.
Di akhir pernyataannya, Mahmud menegaskan bola kini ada di tangan Ditjen Bea Cukai.
"Apakah Bapak dan Ibu ingin menjadi mitra yang membimbing rakyat menuju legalitas, atau menjadi pihak yang mematikan urat nadi ekonomi halal masyarakat kami? Kami menuntut komitmen tertulis atas 10 tuntutan ini," pungkasnya.
Sumber : Istimewa