KOTA TANGERANG, Pojok Literasi - Badan Himpunan Pelayanan Publik dan Hukum Independent (BHP2HI) diterima audiensi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Tangerang, Selasa (5/5/2026), untuk menindaklanjuti perkara PT ESA JAYA PUTRA dan Embung Bugel, Karawaci.
Suhardi Winoto, S.H., pimpinan BHP2HI, mempertanyakan tindak lanjut pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir yang dihadiri jajaran Pemerintah Kota Tangerang, DPRD Kota Tangerang, dan aparat penegak hukum. "Kita sebagai lembaga yang mewakili masyarakat Kota Tangerang, kita sudah berupaya membantu Pemerintah dengan maksimal, ada apa?, apakah takut?, apakah tidak mampu?, atau keterbatasan sumber daya manusia?, ataukah ada yang lain (tanda kutip) hingga terindikasi adanya oknum-oknum yang memperkaya diri?," tegasnya.
Kepala Bidang Administrasi Aset, AKHMAD BUCHORI, S.STP, MAP, mengakui bahwa terkait lahan Embung Bugel akan ditindaklanjuti setelah Lebaran. "Kita juga sudah bikin Forum yang intens dari yang kemarin eks Rawa Bokor dan sekarang lahan Embung Bugel dan di minggu ini atau di minggu depan akan dilakukan peninjauan kelapangan," ujarnya.
Suhardi Winoto, S.H., juga mengingatkan kasus PT ESA JAYA PUTRA, terkait fasis fasum Kota Tangerang dipergunakan sebagai lahan parkir PT ESA JAYA PUTRA. "Dari sini, Kami mewakili masyarakat menilai kredibilitasnya Bareskrim, Kejagung dengan Pemerintah Kota Tangerang, mana yang idealisme dan mana yang tidak," tandasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, AGUS ANDRIANSJAH, SE, MM, menyatakan bahwa akan menindaklanjuti kasus ini dan mengajak plt Kasat Pol PP Kota Tangerang untuk kelokasi lahan Embung Bugel. "Saya mau ke PT ESA, kalo dapet (waktunya) mau ke 'ACAY' (lahan Embung Bugel Karawaci). Saya kalo ke Acay santai aja, Saya sering lewat mampir sendiri Saya gedor-gedor, panggil bapaknya biar tahu kalo ga nyaman jadi orang salah," jelasnya.
Kontributor : Ndra